Indonesia, Tempat Lahir Beta

Beberapa hari yang lalu saya baru saja merayakan hari kemerdekaan RI yang ke-63. Seperti biasa, meriah, dan di sana sini banyak makanan enak. Namun perayaan ini terjadi di satu tempat yang jauh dari apa yang disebut ibu pertiwi. Di Andover, sebuah kota kecil di Massachusetts, sekitar 100 orang menyanyikan Indonesia Raya dengan khidmat. Ternyata meski raga terpencil jauh dari tanah air, meski belasan dan bahkan puluhan tahun tidak menginjak ibu pertiwi, hati ini tetap terpaut ke sana. Ternyata kebangsaan adalah sebuah kesaksian atas keabsahan sebuah sejarah dengan apa kemudian masa depan diteropong.

Karena itu adalah tidak mungkin, hanya karena perbedaan ideologi dan politik, orang diceraiberaikan dari tanah leluhurnya. Saya pernah menyaksikan itu. Di Belanda, banyak orang--tepatnya mahasiswa generasi 1960-an--yang tidak bisa pulang ke tanah air karena dianggap menganut paham yang menyimpang. Akibatnya mereka terlunta-lunta selama puluhan tahun. Diaspora dalam pengertian yang paling pejoratif--hidup di negeri orang karena terusir dari negeri sendiri--mungkin istilah yang tepat. Meski demikian, mereka masih bisa menyanyikan lagu kebangsaan bahkan lebih baik dari saya. Saya betul-betul kagum dengan semangat kebangsaan yang mereka miliki.

Ternyata kebangsaan jauh lebih kompleks dari sebuah buku yang disebut paspor. Sewaktu paspor mereka dicabut, mereka tentu saja protes. Karena dengan apa lagi mereka bisa membuktikan diri sebagai warga negara tertentu bila tidak dengan paspor. Namun tokh dokumen satu-satunya itu pun akhirnya dicabut. Akhirnya mereka hidup menggelandang. Dari Moskow, Bucharest, Warsawa dan Berlin, ketika komunisme jatuh pada 1980-an, mereka bergerak ke Barat, menuju London, Paris atau Amsterdam. Siapa tahu ada negara yang mau menampung untuk sekedar menyambung hidup. Tak ada niatan mengganti warga negara. Kalau pun akhirnya berganti, tokh itu hanya sebuah buku. Hati dan jiwa mereka tentu masih sepenuhnya Indonesia.

Saya masih ingat betul betapa semangatnya ketika saya pancing mereka untuk cerita masa mudanya. Ada yang mantan aktivis LEKRA, ada yang mantan GMNI, ada juga yang tidak memiliki bau komunis sedikit pun. "Tuhan," kata Ahmad Marqoni, santri tulen asal Pekalongan, "mentakdirkan saya untuk jauh dari orang tua, saudara, handai taulan, kampung halaman, dan tanah air. Namun sepenuhnya tempat saya di sana." Maka ketika sudah berumur ia belum juga berkeluarga, keluarganya di kampung menjodohkan ia dengan gadis sekampungnya. Ia terima saja karena ia memang tidak ingin menukar keindonesiaannya. Padahal waktu di Moskow, banyak gadis cantik yang tertarik padanya.

Sementara Mintardjo akhirnya menikah dengan gadis Rumania. Meski demikian imajinasinya tetap tidak jauh dari bau tanah kampung halamannya. Anaknya, meski berkulit putih dan sama sekali tidak menunjukkan ciri-ciri fisik perempuan Jawa, diberi nama Asih, pertanda bahwa dalam diri anaknya mengalir darah Jawa, dan kenangan agar anaknya kelak memandang masa depannya dengan tegak. Sementara masa lalunya sendiri yang pahit cukup ia saja yang menelan. Namun pada perayaan kemerdekaan, tidak ada lagi duka dan nestapa. Semuanya bergelak tawa ria, mengenang masa muda yang tak terengkuh. Lalu nafas sedikit panjang dan berat. Untung saja masih ada sedikit vodka. Mereka pun bersulang untuk kejayaan tanah air, jauh di awang-awang.

Namun yang hadir di 111 Salem Street Andover ini bukanlah orang-orang yang terusir. Mereka adalah generasi Indonesia yang berbeda, datang ke Amerika karena alasan yang lebih pragmatis. Ada yang karena menikah, ada yang karena sekolah, ada juga yang mencoba mengadu nasib. Cerita kelam seperti yang dialami Ahmad Marqoni atau Mintardjo, tidak terdengar sama sekali.

Inilah salah satu wajah nasionalisme Indonesia. Paspor boleh berganti, namun kebangsaan tidak ditentukan oleh buku itu. Imagined communities, kata Ben Anderson, masyarakat yang dicita-citakan adalah dasar yang merekatkan sekelompok orang untuk terus hidup bersama. Ia adalah sebuah ideologi yang hidup, dan akan tetap hidup selama proses persemaian nilai-nilainya berlangsung. Bila proses ini berhenti, maka matilah ideologi tersebut. Teman saya di Den Haag, yang sudah mapan secara material, begitu gundah melihat anak-anaknya. Tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak doyan makanan Indonesia, dan, celakanya, tidak mau balik ke Indonesia. Sementara dirinya ingin pulang ke Indonesia, dan mati di sana. Di sana beta lahir, kata Ismail Marzuki, di sana pula beta menutup mata. ***

There is No Free Gift!

Beberapa waktu yang lalu, Sultan Hamengkubuwono X menikahkan putrinya. Yang menarik dari peristiwa itu adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memeriksa hadiah yang Sultan terima. Jumlahnya 300 juta lebih. Untuk ukuran orang besar seperti Sultan, mungkin jumlah itu tidak seberapa. Tapi mungkin bagi kita, jumlah itu cukup besar. Saya tidak bermaksud mendiskusikan besar-kecilnya uang yang Sultan terima. Namun alasan mengapa KPK memeriksa amplop orang hajatan.

Tentu harus dipahami bahwa tindakan KPK untuk memeriksa Sultan berhubungan dengan kenyataan bahwa Sultan adalah publik figur. Pertama ia adalah Sultan, dan kedua ia adalah Gubernur DIY. Setiap tindakan publik figur harus dipertanggungjawabkan. Publik figur bekerja atas nama dan untuk masyarakat. Masyarakat memberi mandat sepenuhnya kepada mereka untuk bekerja, untuk mengatur segala urusan masyarakat. Dalam sebuah pepatah Arab disebutkan bahwa "al-amiir khadim al-ummah" (pemerintah adalah pengemban/ pembantu masyarakat). Dalam bahasa birokrasi kita sering disebutkan bahwa aparat adalah abdi masyarakat.

Lalu, apa hubungannya dengan amplop-amplop yang Sultan terima? Tentu saja ada dan erat. Budaya amplop, angpau atau salam tempel sangat rentan korupsi. Dalam hajatan, orang bisa saja, katakanlah pengusaha tertentu, mengamplopi Sri Sultan uang ratusan juta rupiah. Dan, saya yakin seyakin-yakinnya--namanya juga manusia--bentuk pemberian baik kecil maupun besar pasti memiliki pamrih tertentu. Saya tidak mengatakan "embel-embel" karena kata ini agak kasar. Saya katakan "pamrih," ada keinginan atau harapan pada pihak si pemberi atas pihak yang diberi. Keinginan ini tidak selalu bersifat material, bisa juga immaterial. Hubungan antarmanusia pada dasarnya berjalan atas asas intifa' (saling memberi manfaat).

Saya tidak percaya orang memberi sesuatu pada orang lain tanpa motif tertentu. Dalam antropologi, teori ini disebut reciprocity. To give, to receive, and to return. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita menerima, dan ada saatnya kita mengembalikan pemberian itu. Inilah prinsip yang mendasari hubungan antarmanusia. Dan prinsip itu saya lihat begitu gamblang beberapa tahun yang lalu ketika saya menikah. Setelah hajatan selesai, istri saya mencatat semua pemberian orang. Siapa dan berapa jumlahnya. Tidak hanya itu, ia pun mencatat pemberian saudara dan kaum kerabatnya. Siapa memberi pisang; siapa memberi jeruk; siapa membawa beras; siapa yang membawa daging; siapa yang menyumbangkan tenaga, dan seterusnya. Dia bilang, suatu saat kita harus mengembalikan pemberian mereka.

Saya baru tersadar pentingnya teori itu beberapa tahun kemudian ketika belajar antropologi. Laki-laki Trobriand, sebuah pulau di Pasifik sana, kata Bronislaw Malinowski, antropolog terkenal asal Inggris, suka sekali memberi hadiah kepada istri-istri mereka. Tak lama setelah itu mereka mengajak istri-istri mereka untuk melakukan hubungan seks! Kula adalah sebuah sistem di mana masyarakat Trobriand yang terpencar-pencar di pulau-pulau kecil saling bertukar hadiah seperti kalung, gelang dan perhiasan lainnya. Jarak yang ditempuh ratusan mil, membetuk sebuah lingkaran utuh sebagai pertanda sistem ini berjalan dengan sempurna.

Lalu, di mana tempatnya ikhlas? Ikhlas dalam pengertian tidak ada pamrih sama sekali mungkin tidak ada. Selama ini kita menyalapahami pengertian ikhlas. Ikhlas dipahami sebagai "tidak punya pamrih apa-apa," "semata-mata karena Allah", dst. Selama pamrih itu tidak merugikan orang lain, mengapa tidak. Kalau saya menyemen jalan di depan warung saya dengan harapan agar di musim hujan tidak terlalu becek sehingga orang bisa lalu lalang, sehingga warung saya bisa lebih laku, apakah itu berarti saya tidak ikhlas? Inilah yang saya maksudkan pamrih. There is no free gift, kata Mary Douglas.

Kembali lagi pada budaya amplop yang lazim ditemukan dalam masyarakat kita, tidak saja di kalangan pejabat, namun juga--seperti kita tahu--di pesantren-- para kyai tokh begitu suka dengan amplop. Karena budaya ini rentan dengan korupsi, KPK memeriksanya. KPK tidak melarang, hanya membatasi jumlah hadiah yang boleh diterima oleh pejabat. Tentu saja pejabat boleh menerima hadiah sebatas hadiah tersebut tidak mengganggu tugas-tugasnya sebagai pejabat yang harus mengayomi seluruh warga. Dulu Umar bin Abdul Aziz, khalifah Bani Umayyah yang terkenal adil dan sederhana, melakukan hal serupa. Ia melarang seluruh pejabatnya untuk menerima hadiah. Ia berdalih bahwa dulu itu adalah hadiah, namun sekarang--ketika orang gila kekuasaan--menjadi risywah (suap).

Kyai sebagai Publik Figur

Tahun depan kita menggelar pemilu untuk kesekian kali. Dan seperti biasa, pemilu, dengan hingar bingarnya, tidak saja menjadi pesta demokrasi lima tahunan, tapi juga menjadi ajang pertarungan orang-orang yang ingin berkuasa. Politik ujung-ujungnya tentu kekuasaan. Dan siapa sih yang tidak tergoda dengan kekuasaan. Tidak saja para artis dan intelektual yang banyak berhijrah memasuki gelanggang politik, tapi seperti biasa, para kyai yang seharusnya duduk istiqamah mengajari para santrinya pun ikut-ikutan tergoda.

Kyai dan politik bukan masalah baru di Indonesia. Sejak berdiri Republik ini, para kyai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa. Ini karena kepemimpinan kyai yang multidimensi. Di satu sisi ia adalah seorang alim yang mengetahui seluk beluk ilmu agama. Di sisi lain, ia juga adalah seorang yang memiliki pengaruh dan pengikut, sebuah prasyarat penting untuk memasuki gelanggang politik.

Karena watak kepemimpinannya yang demikian, banyak kyai yang memilih untuk berkarir di jalur politik. Saya tidak berkeberatan dengan kyai model ini. Harapan saya, dan tentu saja kita semua, kalau mau jadi politisi ya jangan tanggung-tanggung. Jadilah politisi yang bertanggung jawab. Yang kita risaukan adalah para kyai yang karena pengaruh yang dimilikinya mencla-mencle, kadang jadi kyai, kadang jadi politisi.

Ini semua terjadi karena godaan politik yang begitu dahsyat. Setiap kali menjelang pemilu, seperti kita paham, partai-partai besar berlomba-lomba datang ke pesantren. Mereka mendekati para kyai untuk menggunakan pengaruhnya agar pengikutnya memilih partai tertentu. Sebagai imbalannya, para kyai mendapat keuntungan material yang tidak sedikit. Syukur-syukur kalau keuntungan itu digunakan untuk membangun sarana fisik pesantren. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kyai memperkaya diri sendiri.

Di beberapa tempat saya sering melihat rumah kyai yang besar megah bagai istana. Agama mengajarkan agar kita berbaik sangka apalagi terhadap kyai. Namun sikap husnudzan ini tidak lantas menutup nalar kita untuk tidak kritis terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Dengan kata lain, di zaman yang menuntut transparansi (keterbukaan) ini, berbaik sangka saja tidak cukup, kritisisme diperlukan agar tatanan sosial berjalan dengan baik. Ini tentu saja berkaitan dengan kenyataan bahwa kyai adalah pemimpin masyarakat, public figure, yang tindak-tanduknya harus dipertanggungjawabkan.

Selama ini kita sering menganggap publik figur adalah para pesohor atau selebritis yang mukanya seringkali muncul di teve. Dan para artis pun tanpa malu-malu mengaku bahwa mereka adalah publik figur. Ini tentu saja keliru. Artis bukanlah publik figur, mereka hanyalah figur yang dikenal publik. Publik figur yang sesungguhnya adalah pemimpin masyarakat. Kyai adalah salah satunya. Ini karena mereka mengelola lembaga pendidikan--dalam banyak kasus--milik masyarakat. Karena itu mereka bertanggungjawab terhadap masyarakat.