Kyai sebagai Publik Figur

Tahun depan kita menggelar pemilu untuk kesekian kali. Dan seperti biasa, pemilu, dengan hingar bingarnya, tidak saja menjadi pesta demokrasi lima tahunan, tapi juga menjadi ajang pertarungan orang-orang yang ingin berkuasa. Politik ujung-ujungnya tentu kekuasaan. Dan siapa sih yang tidak tergoda dengan kekuasaan. Tidak saja para artis dan intelektual yang banyak berhijrah memasuki gelanggang politik, tapi seperti biasa, para kyai yang seharusnya duduk istiqamah mengajari para santrinya pun ikut-ikutan tergoda.

Kyai dan politik bukan masalah baru di Indonesia. Sejak berdiri Republik ini, para kyai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa. Ini karena kepemimpinan kyai yang multidimensi. Di satu sisi ia adalah seorang alim yang mengetahui seluk beluk ilmu agama. Di sisi lain, ia juga adalah seorang yang memiliki pengaruh dan pengikut, sebuah prasyarat penting untuk memasuki gelanggang politik.

Karena watak kepemimpinannya yang demikian, banyak kyai yang memilih untuk berkarir di jalur politik. Saya tidak berkeberatan dengan kyai model ini. Harapan saya, dan tentu saja kita semua, kalau mau jadi politisi ya jangan tanggung-tanggung. Jadilah politisi yang bertanggung jawab. Yang kita risaukan adalah para kyai yang karena pengaruh yang dimilikinya mencla-mencle, kadang jadi kyai, kadang jadi politisi.

Ini semua terjadi karena godaan politik yang begitu dahsyat. Setiap kali menjelang pemilu, seperti kita paham, partai-partai besar berlomba-lomba datang ke pesantren. Mereka mendekati para kyai untuk menggunakan pengaruhnya agar pengikutnya memilih partai tertentu. Sebagai imbalannya, para kyai mendapat keuntungan material yang tidak sedikit. Syukur-syukur kalau keuntungan itu digunakan untuk membangun sarana fisik pesantren. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kyai memperkaya diri sendiri.

Di beberapa tempat saya sering melihat rumah kyai yang besar megah bagai istana. Agama mengajarkan agar kita berbaik sangka apalagi terhadap kyai. Namun sikap husnudzan ini tidak lantas menutup nalar kita untuk tidak kritis terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Dengan kata lain, di zaman yang menuntut transparansi (keterbukaan) ini, berbaik sangka saja tidak cukup, kritisisme diperlukan agar tatanan sosial berjalan dengan baik. Ini tentu saja berkaitan dengan kenyataan bahwa kyai adalah pemimpin masyarakat, public figure, yang tindak-tanduknya harus dipertanggungjawabkan.

Selama ini kita sering menganggap publik figur adalah para pesohor atau selebritis yang mukanya seringkali muncul di teve. Dan para artis pun tanpa malu-malu mengaku bahwa mereka adalah publik figur. Ini tentu saja keliru. Artis bukanlah publik figur, mereka hanyalah figur yang dikenal publik. Publik figur yang sesungguhnya adalah pemimpin masyarakat. Kyai adalah salah satunya. Ini karena mereka mengelola lembaga pendidikan--dalam banyak kasus--milik masyarakat. Karena itu mereka bertanggungjawab terhadap masyarakat.